Kronologis Segala Macam Peraturan Terkait Reklamasi Teluk Jakarta

13 Juli 1995
Alm Presiden Suharto menerbitkan Keppres No 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

1995
Perda No 8 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta

1995
SK Gubernur DKI No 1090 Tahun 1996 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendali Reklamasi Pantura Jakarta

16 Oktober 1995
Keppres no 73 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuknaga, Tangerang

1997
Kepmeneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BApenas No KEP.920/KET/10/1997 Tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta

1998
SK Gubernur DKI No 220 Tahun 1998 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Pantura Jakarta (jo SK Gub No 972 Tahun 1995)

1999
Perda No 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta

2000
SK Gubernur DKI No 138 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 September 1997
Keppres no 39 tahun 1997 tentang Penangguhan?Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, BUMN, dan Swasta yang berkaitan dengan Pemerintah/BUMN

22 Maret 2002
Keppres No 15 Tahun 2002 Pencabutan Keppres No 39 Tahun 1997

26 April 2007
Disahkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 6 ayat (5) UU No. 26 Tahun 2007 menyatakan “Ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri”.

17 Juli 2007
Disahkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil seperti telah diubah dalam UU No. 1 Tahun 2014.

10 Maret 2008
Diterbirkan PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang di dalamnya mengatur dan menetapkan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur termasuk Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat) ke dalam Kawasan Strategis Nasional.

12 Agustus 2008
Disahkan Perpres No.54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek-Punjur dan di Pasal 72 menyatakan:
Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

  1. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak Cianjur;
  2. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai Kota Mandiri;
  3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, sepanjang yang terkait dengan penataan ruang; dan
  4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang,sepanjang yang terkait dengan penataan ruang, dinyatakan tidak berlaku.

2010
Persetujuan KLHS Teluk Jakarta oleh Kementrian LH (disepakati oleh 3 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten)

24 Maret 2011
Keluar Putusan Peninjauan Kembali No.12 PK/TUN/2011 tentang Ketidaklayakan Surat Keputusan Menteri No.14 tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta (Kepmen LH No. 14 Tahun 2003). Dengan demikian, Kepmen LH tersebut secara hukum tidak berlaku lagi.

12 Januari 2012
Disahkan Perda DKI Jakarta No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang kemudian mengubah pengaturan pulau-pulau reklamasi yang sebelumnya diatur dalam Perda No. 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta.

21 September 2012
Terbit empat surat persetujuan prinsip reklamasi oleh Gubernur Fauzi Bowo, masing-masing:

  1. Surat Gubernur No. 1290/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F Kepada PT Jakarta Propertindo;
  2. Surat Gubernur No. 1291/-1.794.2 tetang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau G atas nama PT Muara Wisesa Samudra;
  3. Surat Gubernur No. 1292/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci;
  4. Surat Gubernur No. 1295/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K kepada PTPembangunan Jaya Ancol, Tbk.

19 September 2012
Terbit Pergub DKI Jakarta No.121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

2012
Perpres No 36 Tahun 2012 Tentang Penugasaan Kepada PT Pelindo II untuk Membangun dan Mengoprasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok

15 Januari 2014
SBY mengeluarkan UU No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Rangkuman UU no 27 tahun 2007

10 Juni 2014
Terbit empat surat perpanjangan persetujuan prinsip reklamasi yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang sempat menjabat Plt. Gubernur dari 1 Juni 2014 hingga 23 Juli 2014, masing-masing:

  1. Surat Gubernur No. 544/-1.794.2 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F Kepada PT. Jakarta Propertindo;
  2. Surat Gubernur No. 541/-1.794.2 tentang Perpanjangan Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau I Kepada PT Jaladri Kartika Pakci;
  3. Surat Gubernur Nomor 540/-1.794.2 tentang Persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau K kepada PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
  4. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 542/-1.794.2tentang Perpanjangan Izin Prinsip Reklamasi Pulau G yang diterbitkan oleh Basuki TjahayaPurnama;

3 Juli 2013
Terbit Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No.17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 28/PERMEN-KP/2014.

23 Desember 2014
Gubernur Ahok menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada PT. Muara Wisesa Samudra, yaitu Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra

2 Maret 2015
Pemprov DKI Jakarta mengajukan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Menandai bahwa Raperda tersebut merupakan usulan insiatif Pemerintah Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

15 September 2015
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengajukan gugatan terhadap Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G.

22 Oktober 2015
Gubernur Ahok menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F dan Pulau I.

17 November 2015
Gubernur Ahok menerbitkan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K.

21 Januari 2016
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta kembali mengajukan gugatan terhadap 3 Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F, I dan K.

25 Februari 2016
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi penolakan terhadap Ranperda Zonasi Pesisir yang akan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD Jakarta. Namun tertunda karena tidak mencapai kuorum.

1 Maret 2016
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi penolakan terhadap Ranperda Zonasi Pesisir yang akan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD Jakarta. Namun tertunda karena tidak mencapai kuorum.

17 Maret 2016
Rapat paripurna pengesahan Raperda Zonasi Pesisir kembali ditunda karena tidak mencapai kuorum.

31 Maret 2016
Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK terhadap M.Sanusi (angoota DPRD DKI Jakarta) disusul penetapan tersangka terhadap Presiden Drektur Agung Podomoro Land selaku holding grup PT.Muara Wisesa pemegang Izin Reklamasi Pulau G.

Demikianlah kronologis selengkapnya yang berhasil dikumpulkan tanpa keberpihakan pada salah satu pihak manapun


Rangkuman UU no 27 tahun 2007

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s